China Diduga Sadap Ponsel Ajudan Sejumlah PM Inggris

Istanbul (KABARIN) - China diduga terlibat dalam aksi peretasan terhadap ponsel para ajudan sejumlah perdana menteri Inggris. Dugaan ini dilaporkan media Inggris The Telegraph pada Senin (26/1), dan langsung menyedot perhatian publik internasional.

Laporan tersebut muncul di tengah rencana kunjungan Perdana Menteri Inggris saat ini, Keir Starmer, ke China pada pekan ini. Jika terealisasi, kunjungan itu akan menjadi yang pertama dilakukan perdana menteri Inggris ke China sejak 2018.

Menurut The Telegraph, ponsel milik pejabat senior di Downing Street diduga telah disusupi peretas yang disponsori negara China selama beberapa tahun terakhir. Operasi peretasan ini disebut-sebut menggunakan nama kode Salt Typhoon.

Target utama peretasan diduga merupakan para ajudan dekat mantan perdana menteri Inggris, termasuk Boris Johnson, Liz Truss, dan Rishi Sunak, yang menjabat dalam rentang waktu 2021 hingga 2024.

Meski belum ada kepastian apakah perangkat pribadi para perdana menteri turut menjadi sasaran, laporan tersebut menyebut bahwa pelanggaran keamanan ini menjangkau “langsung ke jantung Downing Street.”

Ancaman spionase ini sebenarnya bukan hal baru. Badan intelijen Inggris, MI5, dilaporkan telah mengeluarkan peringatan kepada parlemen pada November lalu terkait meningkatnya ancaman spionase dari China.

Hingga kini, pemerintah China belum memberikan tanggapan resmi atas laporan The Telegraph. Namun, ketegangan antara kedua negara sebelumnya sempat meningkat.

Pada bulan lalu, pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi kepada dua perusahaan teknologi berbasis di China. Sanksi itu diberikan atas dugaan serangan siber yang dinilai sembrono dan tanpa pandang bulu terhadap Inggris serta negara-negara sekutunya.

Menanggapi sanksi tersebut, Beijing menyatakan keberatan keras. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan posisi negaranya.

“China dengan tegas menentang dan memberantas aktivitas peretasan sesuai hukum, serta pada saat yang sama dengan tegas menentang penyebaran informasi palsu untuk tujuan politik,” ucap Guo Jiakun.